Wakil Bupati Pelalawan, H. Husni Tamrin, S.H., membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan SPT Masa Instansi Pemerintah bagi Bendahara Desa, yang ditaja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Kerinci, di Auditorium Lantai III Kantor Bupati Pelalawan, Rabu (28/10/2026).
Dalam sambutannya, Husni Tamrin menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang tertib dan sesuai regulasi, termasuk pemenuhan kewajiban perpajakan secara tepat waktu.
Wabup mengingatkan kepala desa dan bendahara agar menjadikan pembayaran pajak sebagai prioritas setiap kali dana masuk ke rekening desa. Hal ini penting untuk menghindari tunggakan, sanksi perpajakan, serta kendala dalam penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD).
“Begitu dana masuk, pajak harus menjadi prioritas. Bendahara harus aktif mengingatkan kepala desa agar kewajiban perpajakan diselesaikan tepat waktu sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.” tegasnya.
Wabup juga menekankan tiga hal penting, yakni pengelolaan keuangan desa sesuai regulasi, penghitungan dan penyetoran pajak secara tertib, serta kedisiplinan penanggung jawab keuangan untuk meminimalkan temuan dalam pemeriksaan.
Ia turut mengajak para kepala desa dan bendahara untuk tidak ragu berkonsultasi dengan petugas pajak apabila menghadapi kendala atau membutuhkan penjelasan. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan petugas pajak menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.
“Kalau ada yang belum dipahami, silakan bertanya dan berkonsultasi. Kita berharap tidak ada lagi persoalan perpajakan di desa-desa Kabupaten Pelalawan.” ujarnya.
Husni Tamrin berharap melalui bimtek ini, pemahaman dan kompetensi bendahara desa dalam pelaporan SPT Masa semakin meningkat, sehingga pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel demi mendukung pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau, YFR Hermiyana, S.E., M.Si.; Kepala KPP Pratama Pangkalan Kerinci, Wisnu; Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Junaidi; sejumlah kepala OPD, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Inspektorat, Kepala Satpol PP, Sekretaris Bapenda, Ketua dan pengurus Asosiasi Pemerintah Desa, serta para kepala desa dan bendahara desa se-Kabupaten Pelalawan.***(JCP)
