Surabaya – Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur periode tahun 2024 berinisial NK sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi mengirimkan otoritas berupa pungutan pembohong (pungli) dalam proses pengajuan penagihan perizinan di lingkungan Dinas ESDM Pemprov Jatim, Senin (16/11/2026).
Asisten Tindak Pidana Khusus, Dr. IG Punia Atamaja, mengungkapkan tujuan yang dilakukan setelah penyidik menemukan adanya keterlibatan NK dalam praktik pungli selama menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM. “Berdasarkan fakta perkembangan hasil penyidikan, NK menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan almarhum OS selaku Kepala Bidang Pertambangan dan ED selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah untuk meminta sejumlah uang di luar ketentuan kepada para pemohon izin.” Ujar Aspidsus didampingi Asintel dan Tim Penyudik.
Aspidsus menjelaskan, praktik pungutan tersebut terjadi pada dua bidang. Pada bidang pertambangan, pungutan dilakukan terhadap 28 pemohon dengan total Rp1.105.000.000. Sementara pada bidang Geologi dan Air Tanah, pungutan dilakukan terhadap 28 permohonan izin selama periode Maret hingga September 2024 dengan total Rp133.500.000. Dari kedua bidang tersebut, total pungutan pembohong mencapai Rp1.238.500.000.
Dalam perkara ini, Tim Penyidik juga telah melakukan penyertaan terhadap barang bukti yang diperkirakan dinikmati tersangka NK dari hasil tindak pidana, berupa uang tunai sebesar Rp615.000.000 dan emas batangan seberat 50 gram. Penyusunan tersebut telah memperoleh izin sita dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.
Penetapan NK sebagai tersangka tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: Kep-1620/M.5/Fd.2/11/2026 tanggal 16 November 2026. Penetapan ini sekaligus menambah daftar tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut menjadi lima orang. Sebelumnya, Tim Penyudik telah terlebih dahulu menetapkan empat orang tersangka, masing-masing berinisial AM, H, ED, dan almarhum OS.
NK, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, selanjutnya digiring ke Cabang Rumah Tahanan Negara Kejati Jatim untuk dilakukan terasing selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026. Penahanan ini berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-4810/M.5/Fd.2/11/2026 tanggal 16 November 2026.
Atas perbuatannya, tersangka NK disangkakan pasal 12 huruf e atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, atau Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.***












