Menakar Implikasi Pembatasan Upaya Hukum, Kejati Jatim Ikuti FGD Terkait SEMA Nomor 4 Tahun 2026

Surabaya – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Abdul Qohar AF, SH, MH, bersama Wakajati Luhur Istighfar, SH, M.Hum., jajaran asisten, koordinator, Kabag TU, serta pejabat eselon IV terkait mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Konsekuensi Berlakunya SEMA Nomor 4 Tahun 2026 terhadap Upaya Hukum Banding dan Kasasi atas Putusan Bebas” yang digelar Staf Ahli Kejaksaan Agung RI secara virtual, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan dibuka dengan keynote speaker Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, yang menyoroti tantangan penegakan hukum pasca berlakunya KUHAP baru. Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP mengatur bahwa putusan bebas tidak dapat dijatuhkan secara kasasi. Ketentuan tersebut diperjelas melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2026 yang menegaskan tidak tersedianya upaya hukum banding maupun kasasi terhadap putusan bebas. Kondisi ini ditegaskan menuntut penguatan kualitas penanganan perkara sejak tahap awal.

FGD menghadirkan narasumber dari sejumlah lembaga perwakilan. Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, H. Suharto, SH, M.Hum., mengulas kebijakan peradilan dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan terhadap putusan bebas. Sementara itu, Wakil Jaksa Agung RI, Prof. Asep Nana Mulyana, SH, M.Hum., menekankan pentingnya strategi investigasi dan penyelidikanan serta pengendalian perkara agar potensi penyelesaian bebas dapat diantisipasi sejak awal.

Ketua Komisi Kejaksaan, Prof. Pujiyono Suwadi, SH, MH, mengangkat aspek kemandirian jaksa dalam menjalankan kewenangannya di tengah upaya hukum tersebut. Adapun Ketua Tenaga Ahli Jaksa Agung, Dr. Barita Simanjuntak, SH, MH, CFr.A., membahas pentingnya menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan, kemanfaatan, perlindungan korban, dan kepentingan umum.

Melalui berbagai perspektif tersebut, FGD menjadi forum untuk membangun pemahaman yang komprehensif terhadap konsekuensi penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2026, sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu disiapkan Kejaksaan dalam menyesuaikan kebijakan dan melakukan implementasi dengan ketentuan hukum acara pidana yang baru.

FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Jaksa Agung RI dalam menetapkan kebijakan, khususnya terkait pola koordinasi antara penyidikan dan penyelesaian perkara umum, pengendalian perkara, serta pedoman teknis penyelesaian perkara. Langkah tersebut juga perlu memastikan perlindungan hak penangkapan, kepentingan korban, dan kepentingan umum tetap terjaga dalam pelaksanaan penegakan hukum.***(Ril)







Pos terkait